Dari skema tersebut, bila target 80 ribu koperasi tercapai, total potensi keuntungan bisa mencapai Rp80 triliun per tahun.
Proyeksi ini, menurut Budi Arie, didasarkan pada upaya memangkas jalur distribusi yang selama ini dikuasai oleh para perantara atau “middleman” yang kerap merugikan produsen dan konsumen sekaligus.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data, termasuk dari Kementerian Pertanian, aktor-aktor seperti tengkulak dan rentenir memperoleh margin yang sangat besar dari selisih harga di desa dan kota.
"Nilai orang tengah ini terlalu besar. Jadi tidak adil buat masyarakat desa, tidak adil juga buat masyarakat kota,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti harga wortel yang diambil dari petani hanya Rp500, namun dijual di perkotaan dengan harga hingga Rp5.000. Ketimpangan inilah yang menurutnya dapat ditekan lewat koperasi desa.
Dengan mengoptimalkan peran koperasi dalam rantai distribusi, Budi Arie memperkirakan sekitar Rp90 triliun atau sekitar 30 persen dari potensi nilai ekonomi Rp300 triliun yang selama ini dinikmati perantara, bisa dikembalikan ke masyarakat desa.
Hal inilah yang menjadi basis kalkulasi keuntungan koperasi sebesar Rp1 miliar per unit.
Selain distribusi hasil pertanian, Budi Arie juga menyoroti ketidakefisienan dalam penyaluran subsidi. Ia mengambil contoh dari subsidi pupuk senilai Rp43 triliun.
Menurutnya, harga pupuk dari produsen hanya sekitar Rp2.300 per kg dengan tambahan ongkos distribusi Rp300–Rp400, seharusnya harga akhir menjadi Rp2.600 per kg. Namun, di pasar, pupuk bersubsidi bisa dijual hingga Rp4.800 per kg.
