FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, semakin heran dengan kebijakan yang disalurkan kepada masyarakat akhir-akhir ini.
Pemerintah melalui Kemkomdigi dikabarkan memberikan kebijakan baru terkait pembatasan panggilan suara dan video aplikasi WhatsApp.
Seperti diketahui, Denny Setiawan yang merupakan Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi mengatakan bahwa ini dilakukan demi keadilan bagi semua pihak.
Alasannya, aplikasi seperti WhatsApp hingga Telegram banyak digunakan di Indonesia tapi disebut tidak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur.
Pernyataannya pun sontak heboh setelah diunggah di sejumlah paltform medoso. Salah satunya akun Instagram @nyinyir_update_official.
Menanggapi hal tersebut, Said Didu memberikan gambaran rasa ketidaknyamanan dirinya dengan kebijakan nyeleneh yang dilakukan pemerintah.
"Kenapa sih kenyamanan rakyat harus dikurangi?," kata Said Didu di X @msaid_didu (21/7/2025).
Sementara itu, setelah kabar ini heboh, pemerintah langsung menepis kabar yang menyebut akan membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, angkat suara menanggapi isu tersebut.
“Saya tegaskan informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” tegas Meutya dalam keterangannya dikutip pada Senin (21/7/2025).
Isu pembatasan VoIP (voice over internet protocol) ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu kekhawatiran publik.
Menkomdigi pun menekankan, wacana itu bukan bagian dari kebijakan pemerintah.
