“Jadi saya sebagai warga kecil, tidak juga terpengaruh dengan adanya penguatan atau kerja-kerja dari Menkeu dan PPATK dalam pengawasan tunai dan non tunai. Karena masyarakat tidak punya,” jelasnya.
Baginya, adanya kebijakan itu bisa menjadi jawaban dari loyonya daya beli masyarakat. Akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
“Dengan efisiensi APBN ini, mungkin stimulus ekonomi bisa berasal dari mungkin bisa dibilang uang koruptor dan uang yang notabenenya yang diinvestasikan dalam produk non real. Karena kita memerlukan investasi di sektor real,” pungkasnya. (Arya/Fajar)
