FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, ikut menanggapi pernyataancMenteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, yang menyebut bahwa semua tanah di Indonesia merupakan milik negara.
Pria kelahiran Pinrang ini menyatakan dirinya sangat memahami rekam jejak Nusron Wahid.
Ia menilai, pernyataan keras semacam itu kerap menjadi umpan untuk memancing ancaman atas nama negara, yang kemudian membuka ruang negosiasi.
"Saya paham betul track record yang bersangkutan. Pancing ngancam atas nama negara, buka ruang nego," kata Said Didu di X @msaid_didu (11/8/2025).
Dikatakan Said Didu, pola seperti ini biasanya diakhiri dengan kesepakatan yang disesuaikan dengan hasil nego.
"Negosiasi kebijakan, berikan ke yang berhak sesuai hasil nego," cetusnya.
Jika demikian, kata Said Didu, tanah atau aset tertentu bisa diberikan kepada pihak yang dianggap berhak berdasarkan perundingan tersebut.
“Masih segar dalam ingatan kita tentang ancaman dan hasil nego pagar laut,” tulis Said Didu, mengingatkan publik pada kasus sebelumnya yang dinilainya serupa.
Sebelumnya, Nusron Wahid, menekankan bahwa tujuan sesungguhnya kebijakan mengambil alih tanah nganggur bukan merampas tanah rakyat, tetapi agar seluruh tanah di Indonesia dimanfaatkan secara optimal.
Pada dasarnya, kata Nusron, seluruh tanah di Indonesia dimiliki oleh negara.
Sedangkan masyarakat hanya diberikan status kepemilikan atas tanah saja. Sehingga jika tidak digunakan maka bisa diambil alih oleh negara.
"Tanah itu tidak ada yang memiliki, itu tanah negara. Orang itu hanya menguasai, negara memberikan hak kepemilikan. Tapi ini tanah mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbah atau leluhur bisa membuat tanah?" ucapnya dalam acara Ikatan Surveyor Indonesia di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
