PMII Cabang Bone Desak Pelantikan Ketua DPRD Bone

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE -- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Bone mendesak Ketua DPRD Bone segera dilantik. Pasalnya, hingga saat ini agenda itu belum dilakukan. Padahal, sebanyak 45 Anggota DPRD Bone periode 2019-2024 sudah dilantik. Namun, mereka belum bisa bekerja maksimal karena terkendala pimpinan definitif. Kondisi tersebut akan menyebabkan fungsi kontrol dan pengawasan DPRD tidak berjalan. Beberapa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pun belum terbentuk seperti, komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, dan badan pembentukan peraturan daerah. "Tentu hal ini akan memperlambat kerja legislatif, karena legislatif baru dapat bekerja ketika pimpinan sudah ditetapkan," kata Ketua PMII Cabang Bone, Sudri kepada FAJAR, Minggu (6/10/2019). Selain belum ditetapkannya pimpinan definitif, terbentuknya AKD, dan fraksi-fraksi, kata dia, sejatinya masyarakat sudah menunggu kiprah anggota dewan usai dilantik. "Anggota dewan harus menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, terutama menerima aspirasi masyarakat. Begitu pula menjalankan tiga fungsinya yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan," beber Ketua PMII Cabang Bone.

M Iqbal Djalil, Appi, dan Fadli Berbagi Kisah Hijrah 1.000 Anak Ramaikan Lomba Menggambar Alfamart Komunitas KCM Ojol Donor Darah, Deng Ical: Mereka Juga Peduli Sesama Operasi Cipta Kondusif, Polsek Lau Amankan Miras dan Empat Pasangan Mesum Pengungsi Wamena Dipulangkan secara Berangsur-Angsur ke Kampung Halaman

Terlepas dari itu, belum dilantiknya Ketua DPRD Bone sangat jelas jika Ketua Partai Golkar Bone lebih mementingkan kelompoknya dibanding kepentingan rakyat. "Sudah jelas bahwa pemerintah kesampingkan kepentingan rakyat. Sikap penguasa politik lokal Partai Golkar di Bone lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya dan mengesampingkan kepentingan rakyat itu sendiri, yang mana polemik pelantikan Ketua DPRD Bone sangat dipolitisasi sehingga rakyat dikorbankan," tegas Sudri. PMII Cabang Bone pun mendesak agar pelantikan Ketua DPRD Bone harus segera dilakukan. Itu juga demi tidak menghambat pembahasan APBD tahun 2020. "Partai politik harus sadar diri, ada agenda yang begitu mendesak yang harus segera dituntaskan. Sehingga tidak boleh bermain di wilayah itu. Parpol harus sadar diri, jangan sampai konflik internal berpengaruh terhadap kerugian yang dialami oleh rakyat. Makanya harus dipercepat," tegas aktivis PMII Cabang Bone itu. (gun)