Kahfi juga mengungkapkan kendala yang dihadapi penerima PBI, yang sebelumnya berstatus BPJS Mandiri. “Banyak peserta PBI mengeluh, ternyata kartu mereka tidak bisa digunakan. Ternyata setelah dicek, sebelum terdaftar di PBI, mereka adalah pengguna BPJS mandiri yang masih memiliki tunggakan. KIS PBI mereka tidak bisa terpakai sebelum tunggakan BPJS mandiri terbayar,” tambahnya.
Merespon hal tersebut, Kahfi berpandangan bahwa idealnya peserta BPJS PBI tidak perlu dibebani dengan beban tunggakan tersebut. “Mereka beralih ke PBI, karena mereka tidak mampu. Seharusnya BPJS merubah kebijakan yang menyusahkan masyarakat kecil. Mesti diingat, jaminan kesehatan itu hak setiap warga negara,” tegas Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 ini.
Kahfi juga menyoroti pelayanan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) bagi para pasien BPJS, baik di puskesmas maupun rumah sakit. “Saya sering mendapati keluhan pasien BPJS, mereka sudah mengeluhkan sakit yang tak tertahankan, namun masih harus menunggu pelayanan, karena administrasi belum selesai diurus,” jelasnya.
Keluhan lain, kata Kahfi, disampaikan pasien BPJS yang rawat inap. Mereka kerap mendapatkan penolakan dari rumah sakit, dengan alasan kamar penuh. “Resep yang diberikan dokter bagi pasien BPJS, juga sering tidak tersedia di apotek rumah sakit. Akibatnya keluarga pasien harus mencari obat ke apotek luar rumah sakit dengan biaya sendiri. Kedepan, semua ini tidak boleh lagi terjadi,” tutup mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Dalam acara ini, Komisi IX DPR RI mendengarkan masukan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, BPJS Kesehatan Devisi Regional IX Sulawesi dan Maluku, BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Perwakilan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Provinsi Sulawesi Selatan, Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). Turut hadir pula perwakilan dari Sarikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).
