Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi kemarin menyurati Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, mereka meminta presiden ikut mencari solusi atas penghentian perjalanan umrah tersebut. Sebab, kebijakan itu bakal berdampak pada mitra perjalanan umrah. Mulai maskapai, hotel, penyedia katering, layanan handling, hingga lainnya.
”Dalam melindungi hak jamaah umrah Indonesia, Sapuhi berkoordinasi dengan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta,” tuturnya. Tujuannya, meminta bantuan perpanjangan masa berlaku visa umrah jamaah yang batal berangkat akibat penutupan akses itu.
Syam menambahkan, sampai kemarin tidak ada jamaah yang sudah mendaftar dan melunasi biaya umrah meminta refund. Dia meminta jamaah tetap tenang sambil menunggu perkembangan resmi dari otoritas Arab Saudi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, mulai hari ini sudah tidak ada penerbangan menuju Arab Saudi. ”Yang memutuskan penghentian bukan kita (pemerintah Indonesia, Red), tapi Arab Saudi,” bebernya.
Dia belum tahu skema apa untuk ganti rugi calon penumpang. Budi berjanji segera membahasnya. ”Seminggu itu ada lebih dari 100 flight ke Arab Saudi. Artinya, 1 hari sekitar 13 flight,” ungkapnya. Tadi malam Budi menemui para calon jamaah umrah di Bandara Soekarno-Hatta. Sebagian besar penumpang yang batal berangkat itu kembali ke kota asal mereka.
Kebijakan Saudi berdampak juga pada puluhan ribu calon jamaah umrah di Solo. ”Proyeksi kerugiannya sistemis, baik biro maupun jamaah. Dari data di Angkasa Pura 2019, ada lebih dari 94 ribu jamaah umrah dalam kurun sembilan bulan terakhir. Itu berarti setiap bulan ada 10 ribu jamaah yang berangkat ke Tanah Suci,” kata Ketua Persaudaraan Pengusaha Travel Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) Her Suprabu kepada Jawa Pos Radar Solo kemarin (27/2).
