Dia meminta sebaiknya wacana relaksasi PSBB dibicarakan di internal pemerintah, bukan diungkapkan ke publik. Sebab, itu dapat membingungkan masyarakat yang saat ini sedang atau baru menghadapi PSBB di wilayahnya.
“Nanti masyarakat bingung, nih PSBB-nya baru jalan di berapa wilayah, ini kok di level nasional diomongin tentang itu (relaksasi PSBB),” katanya.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah membuat kriteria agar bisa membuat kebijakan relaksasi PSBB. Pemerintah harus menyusun mekanisme melepas pembatasan secara bertahap.
“PSBB saja belum diimplementasikan secara nasional. Padahal ini yang harus lebih didorong,” katanya.
Kritik pedas juga dilontarkan politisi Partai Demokrat, Irwan Fecho. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini menilai hal yang membuat masyarakat stres bukan kebijakan PSBB, melainkan ketidakmampuan negara menjamin biaya hidup masyarakat selama pembatasan.
“Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya, PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas,” tegasnya.
Dia menilai seharusnya PSBB diperketat bukan dibuat longgar.
“Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbauan, sehingga tidak efektif. Jika pun ada masyarakat yang stres, bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara,” imbuhnya.
