Meski demikian, kata Puan, Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 memperlihatkan bahwa Pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN. Namun tetap memenuhi prinsip transparansi sehingga APBN lebih tepat sasaran dan tepat manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
“Perencanaan harus cermat dan ditajamkan, dalam menetapkan target pendapatan negara, penyusunan alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit,” tambahnya.
Dalam rapat paripurna mengenai Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 yang diajukan Pemerintah, sembilan fraksi menyatakan pandangannya dengan kesimpulan setuju untuk dilanjutkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah.
Selanjutnya, rapat paripurna dilaksanakan 25 Agustus 2020, dengan agenda tanggapan pemerintah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019, dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan APBN 2021 beserta nota keuangannya. (JPC)
