Awiek menyatakan Panja Baleg DPR RI mengusulkan kepada Pimpinan Baleg dan Pimpinan DPR RI agar UU PPP dapat disahkan di Rapat Paripurna terdekat yang kebetulan jatuh pada hari Kamis (14/4/2022).
“Berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus), disepakati bahwa UU PPP ini dapat disahkan di Paripurna jika setelah melalui pembahasan di tingkat I. Jadi, kalau sudah selesai di tingkat I maka bisa langsung dikirimkan ke tingkat II yakni Rapat Paripurna sebagaimana keputusan Bamus,” pungkas Awiek dikutip dari laman resmi DPR RI.
Sebelumnya, Baleg DPR RI bersama perwakilan pemerintah yang dihadiri Menko Perekonomian dan Menko Polhukam melalui musyawarah mufakat tanpa voting menyetujui revisi UU PPP dibawa ke tahap pengambilan keputusan tingkat II Rapat Paripurna DPR RI. Sebanyak 8 Fraksi di Baleg DPR RI menyetujui UU PPP dibawa ke pembahasan tingkat II dan hanya 1 Fraksi yang meminta penundaan pengesahan UU PPP sebagai hal lumrah bagian dari demokrasi. (bs/eds)
