Oleh karena itu, arahan Presiden Jokowi kepada pemerintah daerah untuk membudidayakan sorgum satu langkah yang harus disambut secara baik oleh pemerintah daerah. “Hanya saja memang ada persoalan terkait sorgum karena budi daya yang tidak terlalu familiar di tengah-tengah petani,” ujar Razikin.
Dia menyebut butuh waktu yang cukup lama kemudian perlu dihitung oleh pemerintah misalnya pasca-panen, prapanen, pratanam saat tanaman sampai pascapanen. “Itu harus dihitung betul sehingga petani-petani di daerah-daerah ini tidak lagi mengalami kesulitan,” ujarnya.
Menurut Razikin, jika merujuk pada data global krisis pangan, saat ini menjadi ancaman besar bagi negara-negara di dunia. Beberapa negara terancam mengalami kelaparan akibat krisis pangan tersebut. Bahkan, bank dunia menyebut per Juni 2023 ini, harga pangan dunia berada di angka 8 persen.
Namun, krisis pangan ini belum menentu hingga perlu ada kebijakan-kebijakan baru terkait pengembangan pangan di Indonesia.
“Poin saya sangat mengapresiasi karena kita memang sekarang ini kalau kita lihat data global krisis pangan ini menjadi ancaman kelaparan dunia sekarang. Krisis ini kan masih fluktuatif, kita enggak tahu hari-hari ke depan tentu tetap memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang lebih strategis,” ucapnya.
Razikin pun memastikan arahan Presiden Jokowi ini merupakan salah satu solusi dalam menghadapi krisis pangan. Pasalnya, kalau melihat rencana besar Presiden Jokowi soal kemerdekaan pertanian atau pangan ini sudah dimulai sejak 2014 silam.
