FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI , Hamka B Kady menanggapi target APBN yang ditetapkan Pemerintah pada 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun. Ia terkejut dengan jumlah yang disampaikan Pemerintah mengingat kondisi perekonomian dan geo politik global saat ini masih tidak menentu.
"Dalam kondisi ekonomi dan geo politik global sedang tidak menentu, Indonesia justru berani menargetkan APBN 2023 sebanyak lebih dari Rp 3.000 triliun. Ini cukup mengejutkan dan patut diapresiasi," ungkap Hamka usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Politisi Golkar asal Sulawesi Selatan itu melanjutkan, hal tersebut menandakan ada sumber pendapatan yang bisa diperoleh pemerintah dari gejolak harga.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) sangat tinggi. Sehingga ia menganggap Rencana Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 ini hanya untuk menutupi subsidi BBM tersebut.
"Jika harga minyak dunia terus naik, mungkin akan diberlakukan penyesuaian harga. Makanya menurut saya, pemerintah harus analisis betul," katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari.
Pemerintah juga masih akan memberikan subsidi energi dan kompensasi di 2023. Namun nilai kucuran anggaran subsidi dan kompensasi BBM, listrik, LPG dan lainnya turun menjadi sebesar Rp 336,7 triliun. Tahun 2022, anggaran subsidi dan kompensasi dipatok Rp 502 triliun.
“Arsitektur APBN Tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Jokowi menyatakan desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak.
Selain itu, desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. Arsitektur fiskal 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang.
“APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan,” jelas Presiden Jokowi. (dra/fajar)
