"Jadi harus ada revolusi untuk menghindari korupsi dan birokrasi yang bertele-tele," jelasnya.
Sementara itu, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, menjelaskan, kehadiran MPP ini merupakan sebuah revolusi bagi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang ramah, nyaman, cepat dan murah kepada masyarakat.
"Ucapan terimakasih dari Pemprov Sulsel kami sampaikan kepada Bapak Menpan RB yang juga Menko Polhukam," kata Abdul Hayat dalam sambutannya, di depan Gedung MPP Maros.
Menurut Abdul Hayat, masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan.
"Saya kira ini untuk mendekatkan masyarakat dengan pelayanan. Harusnya MPP ini menjadi pelayan masyarakat, bagaimana formulirnya diantar langsung ke depan rumah masyarakat, lebih-lebih untuk pelaku usaha dan para investor. Kenyamanan dalam pelayanan adalah cita-cita birokrasi," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menginginkan kabupaten kota di Sulawesi Selatan memiliki mal pelayanan publik.
Hal itu disampaikan oleh Ma'ruf Amin di Kantor Gubernur Sulsel saat kunjungan kerja ke Makassar, Senin (31/1/2022).
Menurutnya, tingkat pelayanan publik di Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain, sehingga upaya perbaikan harus dilakukan.
"Pelayanan publik karena pelayanan kita dinilai cukup rendah dibandingkan negara lain. Sehingga kita ingin pelayanan publik ini benar benar mudah, cepat, tidak berbelit-belit tanpa ada pungli,"katanya.
Dengan hadirnya mal pelayanan publik diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluannya. Bukan hanya itu, pelayanan tidak berbelit-belit dan panjang.
