FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto setuju dengan penyesuaian harga Pertalite. Selain membebani keuangan negara, selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu, sehingga perlu dialihkan.
“Harga BBM harus disesuaikan, karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau untuk orang mampu sehingga perlu dialihkan. Sebab tidak adil. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan,” kata Sugeng dalam keterangannya, Sabtu (27/8).
Terlebih, saat ini Pertalite memang lebih banyak dinikmati kalangan mampu. Tak main-main, total BBM subsidi yang dikonsumsi orang kaya menurut Sugeng, mencapai sekitar 70-80 persen.
Jadi, porsi terbanyak pengguna Pertalite bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang semestinya mendapatkan BBM bersubsidi.
Selain tidak tepat sasaran, Sugeng juga menerangkan, saat ini subsidi BBM sudah sangat memberatkan.
Menurutnya, jika BBM tidak dinaikan maka bisa mempengaruhi keuangan negara.
Alasannya, karena harga minyak dunia jauh melebihi proyeksi awal APBN 2022. Selain itu, harga BBM saat ini jauh dari harga keekonomian.
“Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset,” ungkap Sugeng.
Di samping itu, Sugeng mengingatkan, kenaikan harga BBM harus diimbangi dengan program bantuan sosial.
Bisa dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), atau lainnya.
