FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyarankan subsidi BBM sebaiknya dihentikan. Dia menilai, anggaran APBN yang selama ini dikeluarkan untuk subsidi BBM dapat dialihkan untuk kepentingan sektor lain.
“Pak Presiden yang terhormat Jokowi subsidi tidak sehat untuk semua dalam prakteknya banyak penyelewengan, yang besar malah yang dapat subsidi. Sebaiknya subsidi BBM dihentikan dan diberikan tunjangan hidup untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan profesi pertanian, perhutanan dan perikanan,” kata Susi dalam cuitan pada akun media sosial Twitter-nya, Minggu (28/8).
Susi juga mendesak institusi pemerintah untuk melakukan penghematan. Hal ini merespons rencana Pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kanaikan akibat subsidi BBM dengan Anggaran Pendapatan dan Belanga Negara (APBN) dinilai sangat tinggi. Berdasarkan data, subsidi terus meningkat hingga Rp 502 triliun.
“Penghematan juga perlu dilakukan institusi Pemerntah, supaya anggaran tidak berat,” ungkap Susi.
Susi juga menawarkan beberapa solusi penghematan institusi Pemerintah. Misalnya dengan membubarkan lembaga yang tidak perlu, menggabungkan beberapa institusi, dan mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS).
“Bubarkan lembaga-lembaga, komisi-komisi yang tidak diperlukan dan tidak signifikan keberadaannya,” tegas Susi.
Susi menyebut, langkah-langkah tersebut dapat mengurangi anggaran beban pemerintah. Karena itu, dia pun menilai pembangunan infrastruktur penting tetap dijalankan.
“Kementerian dimerge bisa berkurang minimal 4 sampai dengan 5 Kementerian, Pemerintah bisa hemat Rp 40 triliun per tahun,” ungkap Susi.
“Berkurang orang berkurang anggaran program-program yang tidak esensial. Sehingga infrastruktur penting tetap bisa tetap jalan,” imbuh Susi.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghitung APBN dan subsidi BBM untuk solar dan pertalite. Menteri Koordinator Kamaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, kenaikan BBM akan diumumkan Presiden Jokowi pekan ini.
“Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini. Jadi, Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita termurah sekawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” ucap Luhut, Jumat (19/8) lalu.
