FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah menaikkan status militer di Papua menajdi siaga tempur. Hal ini mendapat respon dari aktivis Hak Asasi Manusia.
Ia adalah Natalius Pigai, Mantan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya, ini bukan hal baru.
Natalius mencatat, sudah lima kali pemerintah, sejak pemerintahan Jokowi melakukan hal sama. Ia tidak merinci kapan.
“@jokowi 5 kali perintah lebih dari Siaga Tempur ‘Operasi Militer’,” ungkapnya dikutip fajar.co.id, Selasa (18/4/2023).
Penyebaran banyak anggota TNI di Papua menurutnya tak berhasil menyelesaikan persoalan di sana. Orang yang dibunuh malah rakyat biasa, bukan sasaran. Tentara Pembebasan Nasional (TPN) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Deploy TNI skala besar hanya Rakyat dibunuh bukan TPN/OPM artinya pembasmian ras Papua,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mndesak agar dilakukan dialog damai. Bukan operasi militer.
“Rakyat Papua tidak takut istilah sampah itu. Buka dialog damai,” pungkasnya.
Diketahui, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menaikkan status operasi di Nduga, Papua. Hal itu buntut daei serangan yang dilakukan KKB yang menyebanlan satu anggota TNI meninggal dan empat luka-luka.
(Arya/Fajar)
