"Terutama Menko Perekonomian itu sendiri, yaitu Airlangga Hartarto," ujarnya.
Ia memandang, sejumlah fakta yang muncul di sejumlah media nasional, terdapat sejumlah dosa besar yang diduga didalangi dan dilakukan Airlangga Hartarto baik saat menjabat sebagai Anggota DPR RI, Menteri Perindustrian hingga kini menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Bukan hanya kasus impor garam, Airlangga diduga merupakan dalang kelangkaan minyak goreng. Jabatannya sebagai Menko Perekonomian dan juga ketua komite pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kesalahan penyaluran dana puluhan hingga ratusan triliun yang dimiliki BPDPKS.
"Ada sekitar Rp 137 triliun dana sawit di BPDPKS. Sekitar 80 persen digunakan untuk subsidi biodiesel, lalu sekian triliun untuk subsidi harga minyak goreng," ucapnya.
Menurutnya, subsidi ke biodiesel memang sesuai aturan karena ada peraturan presiden, namun subsidi untuk harga minyak goreng ini tidak sesuai dengan pendirian BPDPKS itu sendiri.
Tak hanya itu, kasus impor besi dan baja ringan yang membuat besi dan baja ringan produksi dalam negeri tidak terserap di sector Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga diduga kuat mengatur agar ketersediaan besi dan baja ringan dalam negeri dipenuhi melalui pembukaan kran impor.
"Jangan sampai negara merugi dan rakyat menderita karena penyalahgunaan kewenangan pejabatnya," katanya. (jpg/fajar)
