Dibeberkan Islah, fasilitas dan anggaran negara yang dia maksud, mulai dari Bansos hingga aparatur negara yang dipakai untuk mengintimidasi orientasi politik rakyat yang berbeda.
"Pak Mahfud selaku Menko Polhukam, tidak pernah mau menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadinya," tukasnya.
"Mundurnya pak Mahfud semoga menjadi contoh bagi menteri yang lain, terutama dalam kepatuhan atas moral dan etika," sambung Islah.
Langkah Mahfud ini bisa menjadi contoh bagi Paslon lain yang masih terikat dengan jabatan di pemerintahan. Seperti Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Begitupun dengan Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung itu masih menjabat sebagai Walikota Solo usai dilantik pada 2021 lalu.
Sementara Muhaimin Iskandar yang saat ini berstatus anggota DPR RI disebut tidak masalah jika tidak menanggalkan jabatannya.
Khusus Cak Imin, sapaan karibnya, telah diatur dalam Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Pada Pasal tersebut, disebutkan hanya menganjurkan pejabat negara yang nyapres untuk mundur.
(Muhsin/fajar)
