FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Hidayat Nur Wahid meyakini lima fraksi masih komitmen untuk mengajukan hak angket terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024.
Namun, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak membeberkan lima fraksi yang dimaksud akan mengajukan hak angket.
"Kan, masih lima fraksi yang komitmen. Belum ada satu fraksi dari lima itu yang mengatakan tidak komitmen," kata Wakil Ketua MPR RI itu kepada awak media di Jakarta, Senin (14/3).
HNW inisial Hidayat Nur Wahid ini kemudian menerima pertanyaan awak media soal pernyataan seorang politikus Golkar yang menyebut fraksi yang ingin mengajukan hak angket tidak solid.
Dia mempersilakan pihak lain berkomentar terhadap upaya mengajukan hak angket terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024.
"Golkar boleh meyakini terserah itu, kan, boleh saja, tetapi pimpinan partai dari lima fraksi ini sudah menyatakan solid dan komitmen," ujar HNW.
Selanjutnya Alumnus Pondok Modern Darussalam Gontor itu melanjutkan upaya mengajukan hak angket akan dilaksanakan saat parlemen membuka masa sidang pada Selasa (5/3) besok.
"Hak angket akan diajukan ketika masa sidang DPR, ya, disitu, lah, akan terjadi di masa sidang DPR itu," ungkap HNW dikutip dari JPNN.
Diketahui, hak angket pertama kali digulirkan oleh capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
Ganjar menyebut semua pihak tidak perlu takut terhadap wacana DPR RI menggunakan hak angket menyikapi dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah bertemu para sukarelawan di Jakarta Pusat, Jumat (23/2) kemarin.
"Jadi, enggak perlu takut. Ini biasa saja, kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," kata Ganjar, Jumat.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan pelaksanaan pemilu 2024 belakangan menuai berbagai sorotan dengan berbagai kejanggalan.
Semisal, kata Ganjar, penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang banyak dipersoalkan karena sering terjadi salah konversi data.
"Terus kemudian kedua bagaiamana cerita yang ada di lapangan, bagaiamana aparatur dan sebagainya," kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Ganjar menyebut berbagai kejanggalan selama pelaksanaan pemilu 2024 bisa dibuktikan terjadi atau tidaknya melalui hak angket di DPR RI. (*)
