Layanan PDNS Pulih Sepenuhnya Pasca-Serangan Siber, Kominfo Butuh Anggaran Tambahan

  • Bagikan
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (kiri) mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024). (ANTARA/HO-Kemenkominfo)
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (kiri) mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024). (ANTARA/HO-Kemenkominfo)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengumumkan bahwa layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang sempat terdampak serangan siber telah pulih sepenuhnya. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (23/9).

"Per tanggal 25 Agustus, semua layanan publik prioritas sudah pulih 100 persen, dan data yang terkena ransomware telah selesai dideskripsi sehingga bisa diakses kembali," kata Nezar dalam rilis pers di Jakarta.

Nezar juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan peninjauan PDNS 2 dan menunggu validasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan kepatuhan keamanan data. Dari 18 rekomendasi keamanan yang diberikan, 16 di antaranya telah diterapkan, sementara dua lainnya masih dalam proses implementasi.

Meski demikian, Nezar mengakui bahwa ketersediaan anggaran masih menjadi tantangan besar. Ia menyebut Kementerian Kominfo membutuhkan Rp542 miliar untuk operasional PDNS di 2024, namun hanya tersedia Rp257 miliar. Situasi ini menimbulkan risiko bagi kelancaran operasional di masa mendatang.

Selain itu, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) 1 di Cikarang, Jawa Barat, telah mencapai 83 persen dan dijadwalkan rampung pada Oktober 2024, dengan uji coba operasional dijadwalkan pada November hingga Desember 2024. PDN 1 diharapkan beroperasi penuh pada Januari 2025.

"Kami terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar dan memperkuat infrastruktur digital nasional," tegas Nezar. (*)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan