FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Setelah menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dikuliti karena jauh dari harapan, kini isu rakyat patungan membiayai program unggulan itu mendadak menjadi sorotan.
Hal tersebut tidak lepas dari pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin belum lama ini.
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menantang para pejabat negara untuk bergotong royong, tidak terkecuali DPD RI.
"Yang benar itu justru kalau mau, seluruh anggota DPD RI, DPR RI, pejabat-pejabat negara, menyisihkan gajinya 30 persen untuk program ini," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (15/1/2025).
Alasan Ferdinand masuk akal, sebab deretan yang dia sebut merupakan bagian dari penyelenggara negara.
"Objeknya adalah masyarakat penerima. Jadi kalau masyarakat yang membiayai, untuk apa?," cetusnya.
Ia menegaskan bahwa meminta rakyat untuk patungan membiayai MBG merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan.
"Tidak ada ceritanya itu rakyat membiayai. Kan kalau mau rakyat membiayai, sudah semua bayar pajak," Ferdinand menuturkan.
Ferdinand bilang, opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menaikkan pajak bagi para konglomerat di Indonesia, bukan rakyat yang justru dibebani.
"Ketua DPD ini mungkin hanya sedang berupaya cari muka ke Prabowo," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Najamuddin, mengusulkan keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu bentuknya, menurut Sultan, adalah melalui pemanfaatan dana zakat.
