FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sorotan tajam diberikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara. Pasalnya, kehadiran nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto.
Hadirnya Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam kepegurusan Danantara sebagai Komite Pengawas dan Akuntabilitas.
Keterlibatan ini pun yang disorot tajam, salah satu sorotan datang dari Mantan Sekertaris Kementrian BUMN, Muhammad Said Didu.
Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu mempertanyakan terkait pemahaman dan pelaksanaa GCG (Good Corporate Governance) yang berarti tata kelola perusahaan yang baik.
GCG merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan perusahaan untuk mengelola perusahaan secara akuntabel dan transparan.
Menurutnya jika melaksanakan GCG, maka seharusnya aparat dan pimpinan penegak hukum hingga aparat tidak tergabung.
“Kalau paham dan mau melaksanakan GCG yang baik maka seharusnya semua aparat dan pimpinan penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK),” tulisnya dikutip Senin (7/4/2025).
Apalagi menyangkut badan atau lembaga-lembaga Pemeriksaan yang memang harusnya tidak tergabung di Danantara.
“Dan pemeriksa/auditor (BPK dan BPKP) tidak masuk ke DANANTARA,” tuturnya.
Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto masuk struktur Danantara dengan menjadi Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.
Selain Ketua KPK, juga ada nama Ketua PPATK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung masuk Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.
(Erfyansyah/fajar)
