"Di mana-mana terjadi korupsi, kolusi, jual-beli perkara, terjadi ijon hakim, ijon jaksa, ijon polisi, jorok pengadilan itu," kata Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut bahwa penyelesaian masalah ini butuh langkah politik yang kuat. Ia mencontohkan bagaimana Presiden SBY dulu membentuk Tim 8 untuk menyelamatkan KPK, dan Presiden Jokowi merespons cepat kasus Indosurya dan Duta Palma.
Untuk pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto, Mahfud menyarankan agar langkah luar biasa segera diambil, termasuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk melakukan pembersihan.
"Presiden Prabowo menurut saya perlu melakukan tindakan darurat… Presiden tidak hanya kepala negara, tapi penegak hukum juga, lewat Polri, Kejagung, dan KPK," ujarnya.
Mahfud juga mengusulkan dibentuknya tim khusus untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang tertunda dan membuka kembali perkara-perkara yang selama ini terkatung-katung. Ia mengaku memiliki daftar panjang kasus yang siap diserahkan kepada pemerintah apabila dibutuhkan. (Wahyuni/Fajar)
