“Yang kedua adalah biaya penunjang operasional untuk proses pelatihan dan upgrading kemampuan dasar dari prajurit. Di antaranya, kemarin yang muncul dan sangat penting itu adalah peluru hampa yang masih sangat kurang. Yang disetujui atau yang bisa dipenuhi itu baru sekitar 10 persen, dan ini menjadi tanda bahwa memang masih banyak hal yang penting untuk kita benahi,” pungkasnya usai mengikuti Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodam XV/Pattimura, Ambon, Maluku.
Daeng Ical menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam alokasi anggaran pertahanan. Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia baru mencapai 0,7–0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan idealnya minimal 1 persen dan optimalnya 1,5 persen.
Kekurangan anggaran ini berdampak pada berbagai aspek, termasuk minimnya ketersediaan peluru hampa untuk pelatihan prajurit.
Lebih lanjut, Daeng Ical juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem rekrutmen TNI. Ia menyarankan agar ke depan, rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kualifikasi teknis tertentu, seperti dokter, ahli siber, dan bidang strategis lainnya.
“Paling penting itu adalah sumber rekrutmennya. Rekrutmen awal ke depan, kita berharap TNI itu menyusun formasi berdasarkan kebutuhan organisasi, kebutuhan teknis misalnya, sehingga ke depannya nanti rekrutmennya itu bukan hanya sekadar calon-calon prajurit secara umum, tetapi sudah langsung ada kualifikasi teknis yang dibutuhkan,” tuturnya.
Dengan berbagai temuan tersebut, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan strategis TNI, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, alokasi anggaran, struktur organisasi, serta sistem rekrutmen.
