FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, memberikan pernyataan tegas terkait polemik keabsahan ijazah mantan Presiden Jokowi yang tengah bergulir.
Ia mengingatkan Jokowi agar tidak mengulangi kebiasaan memaafkan pihak-pihak yang telah melontarkan tuduhan serius tanpa dasar.
“Saya berharap kepada Pak Jokowi, jangan sampai ending-endingnya Pak Jokowi kembali ke model setelan awal, memaafkan orang-orang yang telah dia laporkan dan mencabut laporannya,” ujar Teddy di X @TeddGus (19/5/2025).
Dikatakan Teddy, jika hal tersebut kembali dilakukan Jokowi, maka hal itu justru menjadi kesalahan besar terhadap negara.
“Kalau itu sampai Pak Jokowi lakukan, maka Pak Jokowi kembali membuat dosa pada negara ini," sebutnya.
Ia menilai, sikap memaafkan itu hanya akan menyuburkan keberanian pihak-pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum, termasuk menyebarkan tuduhan palsu.
"Karena kembali menyuburkan para pihak yang seharusnya ada di tahanan, agar mereka tahu bahwa negara ini bukan negara barbar,” lanjutnya.
Teddy menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang bisa diatur berdasarkan kemauan sekelompok orang.
Ia mendesak agar proses hukum terhadap pelapor ijazah palsu terus berjalan secara tegas, sebagai pembelajaran dan peringatan bahwa hukum harus dihormati.
“Negara ini bukan negara yang seenak-enaknya, yang bisa mereka atur sesuai dengan kemauan mereka. Negara ini adalah negara yang memiliki aturan,” tegas Teddy.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan kekecewaannya terhadap tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya.
Ia merasa sangat direndahkan dengan tuduhan tersebut, dan menegaskan bahwa ijazahnya bukanlah subjek yang pantas dijadikan bahan penelitian.
“Ini kan bukan objek penelitian. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya,” kata Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin.
Tudingan ini berasal dari sejumlah pihak termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan, yang sebelumnya menyuarakan keraguan terhadap keaslian ijazah Jokowi.
Atas hal ini, mantan wali kota Solo itu telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025.
Jokowi menyatakan bahwa seluruh proses akan diserahkan kepada penegak hukum. Ia percaya pengadilan akan menjadi tempat untuk menguji kebenaran secara objektif.
“Nanti bisa dibuktikan lewat proses hukum. Kita lihat proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita semua,” sebutnya.
Bukannya memperdebatkan persoalan ijazah, Jokowi mengajak seluruh pihak untuk memusatkan perhatian pada tantangan besar yang tengah dihadapi bangsa, khususnya dalam bidang ekonomi global.
Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama, terutama di kalangan elite dan masyarakat luas.
"Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita kompak, saling berangkulan, menjaga kesatuan dan persatuan, terutama elit dan seluruh masyarakat," tambahnya.
(Muhsin/fajar)
