FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, menanggapi wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari dinamika dalam negara demokrasi. Menurutnya, hal itu mencerminkan semangat cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terlebih karena inisiatif tersebut datang dari para tokoh yang berlatar belakang pejabat hingga purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada," ujar Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.
Lebih lanjut, Muzzammil menegaskan bahwa PKS akan tetap bekerja dalam koridor konstitusi, baik sebagai partai maupun sebagai anggota dewan. Ia menyebut bahwa selama proses yang berlangsung masih sesuai dengan konstitusi, PKS baru akan mempertimbangkan untuk terlibat lebih jauh. Di luar itu, partainya memilih fokus pada pengabdian terhadap rakyat melalui jalur formal.
Meskipun isu pemakzulan mencuat, Muzzammil menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan nasional.
"Kami tetap berharap dan berdoa bagi kepemimpinan terbaik untuk Indonesia," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menjadi kegembiraan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi PKS sendiri.
Karena itu, PKS, baik di tingkat DPR RI maupun DPRD, akan terus berupaya memberikan kontribusi terbaik demi kesuksesan bangsa.
Muzzammil juga menyinggung solidaritas dan doa bersama yang dilakukan kader PKS, termasuk yang sedang berhaji.
"Jamaah haji kami di Makkah, tempat yang makbul berdoa, ibadah kami di sini, kami mengimbau, kami semua ya, berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan," ucap dia.
Sebagaimana diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah melayangkan surat resmi kepada DPR RI mengenai usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Ketua DPR RI periode 2024–2029. Sejumlah nama besar purnawirawan turut menandatangani surat tersebut, seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum sempat membaca surat tersebut. "Ya belum baca, bagaimana menanggapi?" kata Dasco kepada awak media saat berada di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/6). Ia menjelaskan bahwa DPR tengah memasuki masa reses dan hingga saat itu surat tersebut belum sampai ke tangannya. Dasco juga menyebut surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR RI dan belum diteruskan kepada pimpinan. (bs-zak/fajar)
