FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengulik era pemerintahan Jokowi, yang ia sebut telah menjadi "makelar utang" negara.
Dikatakan Said Didu, kebijakan utang selama masa kepemimpinan Jokowi menimbulkan beban fiskal yang sangat besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pria kelahiran Pinrang ini menyoroti lonjakan utang pemerintah yang disebut telah meningkat hampir tiga kali lipat selama satu dekade terakhir.
"Silakan simak. Hasil makelar utang rezim Jokowi. Utang naik sekitar tiga kali lipat," ujar Said Didu di X @msaid_didu (24/6/2025).
"Bunga utang lebih tinggi tiga kali dari bunga utang sebelumnya, dan dua sampai tiga kali lebih tinggi dari bunga tabungan,” Said Didu menambahkan.
Ia juga mengungkapkan bahwa porsi pembayaran utang, baik pokok maupun bunga, telah menyedot anggaran negara secara signifikan.
“Pembayaran utang (pokok dan bunga), sudah sekitar 35 sampai 40 persen dari APBN,” tandasnya.
Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, secara terbuka menyebut bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Jokowi patut dicurigai.
Ia menyebut, angka pertumbuhan yang stagnan di sekitar 5 persen selama bertahun-tahun sangat tidak wajar dan terindikasi hasil dari fabrikasi data.
“Jangankan meroket, pertumbuhan ekonomi 2015 jeblok, hanya 4,88 persen. Ekonomi Indonesia sepanjang periode pertama Jokowi tidak mampu bangkit, hanya stabil di sekitar 5 persen saja," ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (17/6/2025).
