FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto bicara soal hukum di Indonesia saat ini.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Didik menyebut Penegakan Hukum di Indonesia perlu mendapatkan penaganan serius.
“Salah satu persoalan serius dalam penegakan hukum!,” tulisnya dikutip Kamis (7/8/2025).
“Penegakan hukum di Indonesia sering kali menjadi sorotan publik, termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak segera dieksekusi,” sebutnya.
Kondisi hukum yang seperti ini menurutnya bisa menjadi sumber masalah seperti struktural dan kultural.
Publik juga disebutnya sudah mulai kehilangan kepercayaan ke penegakan hukum di Indonesia.
“Kondisi demikian bisa dianggap sebagai cerminan dari sejumlah masalah struktural & kultural dalam penegakan hukum di Indonesia. Dapat juga dianggap sebagai cerminan krisis dalam penegakan hukum di Indonesia,” jelasnya.
“Kegagalan ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap hukum, tetapi juga melemahkan kehadiran negara sebagai penjamin keadilan,” lanjutnya.
Solusi yang dihadirkan Didik untuk menyikapi masalah ini tentunya lewat komitmen dari Jaksa secara independen, transparan, dan profesional.
“Untuk itu diperlukan komitmen kuat dari Jaksa untuk bertindak secara independen, transparan, dan profesional. Dengan Jaksa yang berintegritas dan tegak lurus dalam menegakkan hukum, negara dpt memastikan hukum tidak hanya menjadi teks, tetapi benar-benar hidup untuk melindungi & mengayomi masyarakat,” sebutnya.
Ditegaskannya bahwa hukum harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan, bukan alat untuk melindungi kepentingan segelintir pihak.
“Jaksa yang tidak melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah inkracht menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma hukum. Tindakan eksekusi yang tidak dilakukan sesuai hukum acara pidana dapat dianggap sebagai undue process, yang melanggar hak-hak, termasuk pihak yang terlibat dalam perkara,” paparnya.
Soal jaksa yang dianggap lalai dalam hal penegakan hukum disebutnya juga bisa diberikan tindakan tegas.
Karena menurutnya ini sebagai salah satu masalah serius yang kini dihadapi hukum di Indonesia.
“Jaksa eksekutor yang lalai atau tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terang menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tugas dengan baik, berpotensi melanggar asas legalitas, dan bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ini bisa dianggap sebagai masalah serius terkait integritas dan akuntabilitas penegakan hukum,” ungkapnya.
“Jaksa yang mengabaikan kewenangan dan tanggung jawab layak untuk diperiksa & diberikan sanksi tegas untuk menjaga integritas penegakan hukum & terwujudnya keadilan,” terangnya.
(Erfyansyah/fajar)
