FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Publik semakin dibuat tidak yakin dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku siap mati demi rakyat.
Bukan tanpa alasan, para pembantunya di kabinet selama sepuluh bulan pertama kerap mengeluarkan statement bertentangan dengan gagasan Prabowo.
Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean pun mengaku tidak heran dengan banyaknya pejabat yang mengeluarkan statement aneh.
Salah satu penyebab yang sering dikatakan Ferdinand, para pejabat tidak ditempatkan sesuai dengan latar belakang keilmuannya.
"Banyak setingkat menteri maupun wakil menteri yang menurut saya statementnya ngawur dan tidak searah dengan semangat juang pak Prabowo," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (11/8/2025).
Kata Ferdinand, ia termasuk salah satu orang yang meyakini bahwa Prabowo memang memiliki semangat juang dan nurani untuk membuat rakyatnya sejahtera.
"Persoalannya yang saya lihat di sini, banyak Menteri yang ngawur berbicara, salah satunya Nusron Wahid," sebutnya.
Berkaca pada pernyataan Nusron soal semua tanah sebenarnya milik negara, Ferdinand memberikan balasan menohok.
"Semua tahu bahwa manusia tidak bisa menciptakan tanah, tapi tanah itu kan sudah dikuasai jauh lebih dulu oleh para leluhur kita," cetusnya.
"Jauh sebelum negara ada, jauh sebelum Nusron jadi Menteri ATR/BPN," timpal dia.
Ferdinand menekankan bahwa pernyataan Nusron yang merupakan anak buah Bahlil Lahadalia jauh menyimpang dari semangat perjuangan Prabowo.
"Terlalu jauh juga dari semangat juangnya Prabowo yang ingin memajukan masyarakat secara keseluruhan," tandasnya.
Ferdinand bilang, sepuluh bulan pertama yang telah dilalui bisa menjadi catatan penting bagi Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di kabinet.
"Banyak pejabatnya yang seharusnya dievaluasi dan diganti. Kasihan nanti pak Prabowo, tujuannya tidak tercapai karena Menteri-menterinya ngawur bekerjanya," kuncinya.
Sebelumnya, Nusron Wahid, menekankan bahwa tujuan sesungguhnya kebijakan mengambil alih tanah nganggur bukan merampas tanah rakyat, tetapi agar seluruh tanah di Indonesia dimanfaatkan secara optimal.
Pada dasarnya, kata Nusron, seluruh tanah di Indonesia dimiliki oleh negara.
Sedangkan masyarakat hanya diberikan status kepemilikan atas tanah saja. Sehingga jika tidak digunakan maka bisa diambil alih oleh negara.
"Tanah itu tidak ada yang memiliki, itu tanah negara. Orang itu hanya menguasai, negara memberikan hak kepemilikan. Tapi ini tanah mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbah atau leluhur bisa membuat tanah?" ucapnya dalam acara Ikatan Surveyor Indonesia di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Kata Nusron, tanah telantar itu diambil kembali oleh negara karena tak dimanfaatkan oleh pemegang sertifikat. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 55,9 juta Ha alias 79,5 persen tanah bersertifikat di Indonesia.
Hal ini selaras dengan amanat Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni tanah dan sumber daya agraria dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
(Muhsin/fajar)
