Ribuan Guru Honorer Terancam Tak Terima Gaji

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Lantaran dana intensif guru honorer tak masuk dalam penyusunan RAPBD 2019 mendatang, banyak guru honorer terancam tak menerima upah. Bahkan totalnya mencapai empat ribu guru honorer yang ada di SMA, SMK dan SLB se-Sulsel. Pemprov Sulsel sendiri melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur telah mengangkat 10 ribu guru honorer. Untuk pembayaran intensif yang dihitung berdasarkan jam mengajar, dialokasikan dari APBD dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hanya saja, dalam proses pembahasan anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Pos anggaran untuk intensif guru honorer dihilangkan. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo menyebutkan tahun 2018 ini pihaknya menganggarkan Rp38 miliar untuk dana intensif guru honorer. Sesuai SK Gubernur, Disdik Sulsel telah mengangkat 10 ribu lebih guru honorer yang ada di SMA, SMK dan SLB. “Kita bayarkan 4 ribu guru honorer dari APBD dan 6 ribu lainnya melalui dana BOS. Kita pakai APBD, sebab untuk dana BOS juga terbatas dan BOS itu digunakan kegiatan belajar mengajar,” katanya. Tahun ini saja, pembayaran intensif guru honorer untuk semester dua belum dilakukan. Alasannya anggaran untuk pembayaran ini tidak masuk di APBD perubahan 2018. Dengan kondisi tersebut, Dinas Pendidikan terpaksa menggeser beberapa belanja tidak langsung agar bisa menutupi intensif guru honorer. Pemprov berjanji akan membayar awal tahun depan. Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid berjanji akan memperjuangkan dana intensif guru honorer jika memang ditiadakan. Sejauh ini, pihaknya belum menerima Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari Dinas Pendidikan. “Tidak boleh begitu, bagaimana mungkin bisa dihilangkan. Dana BOS saja terbatas, pemakaiannya hanya bisa 15 persen untuk tunjangan atau intensif. Kalau itu tidak muncul, kami akan perjuangkan kembali,” tegasnya. Legislator Partai Golkar ini meminta Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah agar tak melupakan sektor pendidikan. Apalagi menggeser anggaran pendidikan untuk pembangunan infrastruktur. “Tidak usah membangun infrastruktur kalau pendidikan terlupakan. Itu juga rest area, mana yang lebih penting dibanding gaji guru honorer. Kasihan mereka kalau ditiadakan,” pungkasnya. Gubernur Sulsel, Nurdim Abdullah yang dikonfirmasi usai Rapat Paripurna di DPRD Sulsel kemarin menjelaskan kalau itu baru rancangan yang bisa saja berubah. “Kita tunggu saja selesai pembahasan dan penetapan baru tanyakan soal itu,” singkatnya. (rhm/bkm/fajar)