“Kami mendorong pemerintah untuk menempuh berbagai langkah yang efektif untuk membebaskan WNI kita dari kejahatan para perampok di perairan laut Malaysia dan Filipina. Jika diperlukan, kerukunan keluarga Buton siap membantu mencarikan solusi jangka panjang atas kasus penyanderaan WNI di Malaysia,” ungkap Sumbagan yang kini menjabat Wakil Rektor Unhas Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur.
Sumbangan Baja merasa prihatin kepada warga Indonesia asal Buton yang selalu jadi korban dari penyanderaan Abu Sayyaf. Dia berharap penuh, para WNI yang sedang disandera oleh kelompok terduga Abu Sayyaf segera dibebaskan.
Perusahaan Ikan Malaysia harus bertanggung jawab
Antropolog Unhas, Dr Tasrifin Tahara yang konsen dengan penelitian maritim menjelaskan, perusahaan yang mempekerjakan orang Indonesia sebagai penangkap ikan di Malaysia harus ikut bertanggung jawab. Sebab, nelayan Indonesia masih terikat hubungan kerja dengan pemilik perusahaan ikan itu.
“Saya kira aksi penyanderaan WNI yang dilakukan Abu Sayyaf di perairan Sabah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah Indonesia, Malaysia atau Filipina. Para tauke (majikan) juga mesti bertanggung jawab atas masalah ini karena mereka sudah mempekerjakan nelayan kita di sana. Jika lepas tangan dengan masalah ini, pihak Malaysia harus memberikan sanksi kepada mereka,“ papar Tasrifin, peneliti yang juga berasal dari Buton.
Tasrifin Tahara tengah bekerja sama dengan Sidney Jones, pakar terorisme yang juga Ketua Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) untuk meneliti keberadaan para tauke yang mempekerjakan nelayan Indonesia di daerah Sandakan, Sabah. Menurut rencana dia akan berangkat langsung ke Sandakan pada Kamis (29/01) pagi untuk melakukan penelitian tersebut. “Tauke ini yang harus kita telesuri juga, bagaimana peran mereka dalam jaringan ekonomi maritim di sana, “ katanya.
