"Segala upaya sudah kami lakukan demi mendapatkan NIP dan SK PPPK. Namun, setiap kebijakan yang diturunkan pemerintah selalu saja dan ada saja yang terasa pedih dan menyakitkan bahkan menyesakkan dada," keluh Junaedi kepada JPNN.com, Kamis (5/11).
Junaedi menambahkan, akibat kebijakan yang terkesan setengah-setengah membuat 51.293 honorer K2 yang lulus PPPK terombang-ambing.
Saling lempar bola yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pusat menambah panjang proses pemberkasan NIP dan SK PPPK.
"Kemarin-kemarin pemerintah pusat menyampaikan tidak mungkin pemberkasan honorer K2 yang lulus tes PPPK 2019 akan didahului CPNS, tetapi kenyataannya apa?," serunya.
Ini membuat dada para honorer K2 terasa makin pengap. Sesak. Mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang menyebabkan pemerintah bersikap seperti ini terhadap honorer K2.
"Maunya pemerintah apa? Mau demo besar-besaran sudah diancam. Sementara proses pengangkatan kami diulur-ulur terus," sambungnya.
Junaedi berharap seluruh honorer K2 jangan takut dan jangan pernah pupus dalam berjuang membela hak-haknya. Yakinlah Allah yang akan memberikan balasan setimpal bagi para pemimpin yang sengaja menzalimi honorer K2. (jpnn/fajar)
