Menurutnya, program revolusi pendidikan ini sangat baik. Sejalan dengan undang-undang pendidikan. Di mana setiap pemerintah daerah harus memberikan layanan pendidikan kepada setiap warganya.
"Jadi latar belakang sebenarnya dari segi regulasi UU no 20 tentang sistem pendidikan nasional di situ pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dan layanan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu setiap warga negara tanpa diskriminasi, kita hubungkan dengan bapak wali kota revolusi pendidikan kemudian semua harus sekolah ini terkait langsung bahwa di kota Makassar nanti sekolah itu membuka sekolah tidak diskriminasi semua harus sekolah," jelasnya.
Lebih lanjut, hasil rakor nanti akan diberikan ke Danny Pomanto sebagai pertimbangan dan masukan untuk mendukung program Revolusi Pendidikan.
Diketahui, rakor dewan pendidikan akan digelar di Hotel Claro, Selasa (25/5/2021) mendatang. (ikbal/fajar)
