FAJAR.CO.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang bagus bagi masyarakat.
Namun, kata Jokowi, sebaliknya pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang jelek. Sehingga jika ini dibiarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara.
“Penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik, tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif,” ujar Jokowi dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatutan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021 secara virtual, Rabu (29/12/2021).
Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dikerjakan. Karena situasi terus berubah dan penyelenggara pelayanan publik tidak bisa bekerja biasa-biasa saja.
“Harus segera mengubah cara berpikir, mengubah cara merespon, mengubah cara bekerja, orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat,” katanya.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, memerlukan komitmen, ikhtiar berkelanjutan, upaya bersama, sinergitas antar lembaga, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja.
“Mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani, dan di masa pandemi penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas tugas pelayanan, melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau,” ungkapnya.
Karena itu, Jokowi mengatakan, upaya-upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan terobosan dan solusi.
Penilaian kepatuhan perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, melihat keberhasilan, dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel, dan transparan.
“Saya mengapresiasi upaya Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan penilaian kepatuhan dalam meningkatkan pemenuhan hak masyarakat di dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas,” tuturnya.
Jokowi berujar, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus memanfaatkan kegiatan untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik, menciptakan sistem pengawasan dan evaluasi yang berintegritas agar dampak penerapannya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Sudah saatnya kita wujudkan birokrasi berkelas dunia secara merata di semua tingkatan di seluruh Indonesia, kita manfaatkan dan kembangkan inovasi digital yang inklusif, kita terapkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi efektivitas produktivitas dan akuntabilitas. Kita tekan, kita minimalkan penyimpangan dan perilaku korupstif di semua lini, di semua lembaga,” pungkasnya. (jpg)
