“Memang kita harapkan apa yang dilakukan TNI bisa berdampak positif dan menular ke lembaga lain. Ini bukan berarti kita mengurangi kewaspadaan, tapi nanti perangkat pengawasannya ditingkatkan, sehingga saat berkecimpung di lembaga tidak terpengaruh ajaran atau paham yang sudah dinyatakan dilarang,” tuturnya.
Selain itu, Fahmi juga mendukung langkah Jenderal Andika Perkasa menghapus persyaratan mengenai tes bahasa asing. Hal ini karena kemampuan tersebut bisa dilatih pada saat prajurit TNI tersebut lolos tes.
“Syarat kemampuan berbahasa asing, memang itu tidak perlu dilakukan, karena ketika pendidikan juga mampu dididik untuk mampu bisa berenang dan kemudian bahasa asing,” ungkapnya.
Menurut Fahmi sangat tidak fair, jika calon anggota TNI sudah lolos di banyak tes dan memiliki kompetensi yang baik. Namun, gagal lolos hanya karena tidak bisa berbahasa asing. “Jadi kurang fair, misalnya calon prajurit punya banyak kompetensi, tapi hanya karena tidak bisa bahasa Inggris kemudian enggak lolos,” tuturnya. (jawapos/fajar)
