FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Mujiyono menyentil pemerintah yang tidak melakukan upaya-upaya penghematan sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Saya tidak melihat adanya upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM ini,” ujar Mujiyono, dalam keterangan tertulis, Minggu (4/9).
“Padahal kenaikan harga BBM ini berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok,” dia melanjutkan.
Dia mencontohkan anggaran-anggaran besar tetap digelontorkan untuk pembangunan proyek-proyek yang lebih banyak terkesan pencitraan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga menilai pejabat dan aparat pemerintah saat ini sedang memperlihatkan gaya hidup jauh dari kesengsaraan rakyat.
“Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” ujar dia.
Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang dinilai belum siap menghadapi kenaikan harga BBM, apalagi setelah inflasi bahan pangan secara tahunan hampir menyentuh 11 persen pada Juli 2022.
Terlebih, harga minyak dunia saat ini yaitu USD 89 per barrel atau masih di bawah asumsi makro yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yaitu sebesar USD 100 per barrel.
“Seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022, seperti janji Pak Jokowi sendiri pada pertengahan tahun ini,” ujar Mujiyono.
Sebeulumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9) kemarin.
"Pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi masyarakat dengan subsidi. Keputusan dalam situasi sulit ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM," ungkap Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara. (jpnn/fajar)
