Konsekuensinya, akan sulit meningkatkan produktivitas perkebunan. Pilihannya adalah mengimpor tenaga kerja dari luar wilayah perkebunan. Ini juga tidak mudah karena perusahaan perkebunan akan menanggung biaya yang cukup besar jika didatangkan dari luar wilayah perkebunan. Sehingga menarik minat tenaga kerja lokal (sekitar perkebunan) menjadi salah satu rute terbaik pertahanan produksi perkebunan tebu.
Hal lain yang perlu digerakkan oleh pemerintah adalah bagaimana agar petani tertarik menanam tebu, terutama di wilayah-wilayah perluasan areal perkebunan baru diluar jawa. Perlu dicatat bahwa masa tunggu panen tebu ini kan hampir setahun, ya 11 sampai 12 bulan.
Apalagi jika ada potensi kerugian petani ditahun pertama, ini juga menjadi faktor penentu apakah petani melanjutkan perkebunan atau tidak di tahun kedua atau ketiga. Memang masih dominan petani bertahan karena ya mereka masih berharap bisa untung di tahun kedua dan ketiga, toh juga tebu masih tumbuh bahkan berumbi berikutnya, tinggal dipelihara.
Hal itu membawa pesan penting bahwa petani tebu butuh support dari pemerintah untuk bisa bertahan bekerja selama masa tunggu panen tersebut. Ini sekaligus mensyaratkan modal untuk menanam tebu, jadi dukungan perbankan atau Lembaga keuangan non-bank itu sangat krusial untuk mendukung swasembada gula nasional.
"Kemudian model kemitraan inti-plasma juga memang masih dapat menjadi alternatif untuk pengembangan produksi perkebunan, tetapi perlu penataan pilihan keputusan ‘bagi hasil’ dan ‘sistem beli putus’ di perkebunan dan pabrik, atau kombinasi dari keduanya yang saling menguntungkan," ujarnya.
