Point kritis lainnya dalam upaya menopang upaya swasembada gula menurut Guru besar Unhas itu, pemerintah harus benar-benar memperhatikan supply bahan baku tebu dan tingkat rendemen. Jika produksi tebu kurang, maka akan berdampak pada potensi pabrik untuk gulung tikar.
Banyak Pabrik Gula (PG) yang tutup karena pasokan bahan baku tebu tidak lagi mensupport kapasitas optimum pabrik. Apalagi mengingat tingkat rendemen PG terlalu rendah yang tidak menguntungkan petani tebu. Pilihannya, jika bahan baku tebu kurang, pasti PG akan shut-down. Jika PG shut-down, maka produksi gula akan turun, swasembada sulit.
"Tantangan utama swasembada gula ini kan tidak sederhana. Tiga diantaranya adalah stabilisasi produksi gula, tingkat konsumsi yang makin tinggi serta potensi tidak efisiennya PG. Karena konsumsi gula bukan hanya untuk direct consumption, tetapi penggunaan gula di industri makanan dan minuman itu (indirect consumption) juga sangat tinggi," terangnya.
Artinya pemerintah harus tetap mampu mempertahankan sentra-sentra PG yang dominan berkontribusi pada produksi gula nasional, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung dan sebagian Sulawesi. Selain itu, opsi perluasan perkebunan tebu perlu dilakukan secara intensif keluar Jawa untuk menopang swasembada gula, termasuk pendirian PG yang berkapasitas produksi tinggi dengan memperhitungkan (sekali lagi) suplai bahan baku tebu untuk memperkuat kebijakan Revitalisasi Industri Gula Nasional.
Dengan kata lain, pemerintah perlu mencoba skenario terbaik kebijakan perkebunan tebu dan industry gula nasional untuk lima tahun kedepan. Boleh basis perluasan lahan, produktivitas, rendemen PG, perolehan sarana produksi (terutama akses pupuk) untuk siklus lanjutan produksi, ketersediaan tenaga kerja dan penguatan kelembagaan. Jadi bisa dikalkulasi, kira-kira berapa persen perubahan semua basis ini yang menyebabkan Indonesia bisa swasembada gula lima tahun kedepan.
