Oleh sebab itu, Menkeu menilai bahwa ukuran yang dijadikan acuan Bank Dunia itu harus ditelaah lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian domestik. Terlebih acuan garis kemiskinan sebesar USD 3 per hari tidak digunakan oleh seluruh negara di dunia.
Sementara itu, saat ini pemerintah Indonesia masih memperbaiki pengambilan data kemiskinan ekstrem sebagaimana dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang telah dilakukan pada 15 Oktober hingga 14 November 2022 lalu. Adapun datanya akan dirilis pada tahun ini.
Sebelumnya, dalam laporan berjudul 'Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security', World Bank telah mengapresiasi pemerintah Indonesia karena telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem.
Atas pencapaian itu, kemudian World Bank merekomendasikan Indonesia untuk dapat beralih dan memperluas definisi kemiskinannya sesuai dengan
status pendapatan menengahnya. Dari USD 1,90 PPP per hari menjadi USD 3,20 PPP per hari, sebagaimana telah diterapkan oleh negara-negara lain di dunia.
Dilaporkan bahwa kemiskinan ekstrem RI tercatat menurun dari 19 persen pada tahun 2002 menjadi 1,5 persen pada tahun 2022. Adapun data ini mengacu pada garis kemiskinan sebesar USD 1,9 PPP per hari. (jpg/fajar)
