FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan alias Gus Umar, memberikan respons terkait rencana Presiden Jokowi untuk mengevaluasi perwira TNI pada jabatan sipil.
Menurut Gus Umar, jika Jokowi serius dalam rencana tersebut, ada baiknya jika hal yang sama dilakukan pada institusi Kepolisian.
"Mustinya jangan TNI saja tapi polisi juga pak biar fair," ujar Gus Umar dalam cuitan Twitternya (1/8/2023).
Sebelumnya, OTT KPK di Basarnas yang melibatkan dua perwira TNI berujung polemik. Presiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil.
Jokowi memastikan akan mengevaluasi seluruh kementerian dan lembaga. Dia tak ingin ada penyelewengan anggaran terjadi di tempat-tempat penting.
Seperti diketahui, dalam OTT di Basarnas, ada lima orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK.
Kelima tersangka itu terdiri atas tiga pihak swasta selaku pemberi suap dan dua oknum TNI.
Kedua oknum TNI itu masing-masing Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto selaku penerima suap.
Pengumuman tersangka kepada dua anggota TNI itu direspons pihak Puspom TNI. Mereka keberatan atas langkah yang dilakukan KPK.
Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko mengatakan penetapan tersangka KPK dalam hal ini keliru.
Sebab, kata dia, penetapan tersangka hanya bisa dilakukan oleh Puspom TNI karena statusnya masih perwira aktif.
(Muhsin/fajar)
