FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kepala Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel) Ismu Iskandar menyebut telah menerima dua laporan dari masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir oleh PLN yang melanda Kota Makassar dan sekitarnya sejak awal September 2023.
Salah satunya laporan yang diterima terkait lemahnya komunikasi publik dari pihak PLN kepada konsumen soal jadwal akurat pemadaman listrik bergilir.
"Sementara proses pemeriksaan, tapi tentunya kita berharap PLN dapat bekerja secara profesional, memaksimalkan semua sumber daya yang ada. Sehingga bisa meminimalisir kerugian oleh pengguna layanan," ujar Ismu saat dihubungi fajar.co.id, Rabu (1/11/2023).
Ia menargetkan hasil investigasi terkait kejadian listrik padam bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
"Menurut aturan, 60 hari. Tapi kami upayakan secepatnya selesai," katanya.
Menurut Ismu, dari hasil pemeriksaan tersebut akan disimpulkan apakah pihak PLN diminta memberi kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat atau hal lain. Semua tergantung dari hasil investigasi.
Ombudsman Sulsel, lanjut Ismu, menyadari keresahan yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik setiap harinya.
Termasuk saat pihaknya meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Makassar, baik petugas maupun para napi mengeluhkan kondisi ini.
"Mereka semua mengeluh, termasuk saya," ungkapnya.
Pemadaman listrik bergilir telah melanda Kota Makassar dan sekitarnya sejak awal September 2023. Setiap hari pemadaman dilakukan PT PLN (Persero) di wilayah tertentu dengan rata-rata 4-5 jam.
