Serupa dengan temuan kami, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulawesi Selatan (Sulsel) juga menemukan sejumlah rel yang telah rampung tanpa drainase. Kepala DLHK Sulsel Hasbi A. Nur, meyakini pembangunan rel kereta api memang memperparah banjir di Barru. Pernyataan yang sudah berkali-kali disampaikan kepala pemerintah daerah di Sulsel, mulai bupati hingga gubernur.
Hasbi juga menyorot adanya perubahan trase atau titik koordinat jalur kereta api. “Kami tidak disampaikan ada perubahan,” ucapnya. Titik koordinat yang rampung dibangun dari Maros hingga Barru saat ini, kata dia sudah tidak sesuai dengan dokumen amdal.
Mahmud, yang merupakan ahli hidrologi dalam tim penyusun amdal juga mengaku tidak ada koordinasi padanya saat ada perubahan titik koordinat rel. “Kalau terjadi perubahan, mestinya ada tinjauan ulang terhadap dampak yang ditimbulkan.”
DLHK Sulsel mengaku telah berkali-kali menyampaikan pada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, sebagai penyelenggara sarana KA Makassar-Parepare agar melakukan revisi amdal. Namun itu tidak dilakukan, Jokowi malah meresmikannya Maret 2023 lalu dengan bangga.
“2023 kita sudah sampaikan. Di sebelumnya juga kita lakukan… Tapi mungkin karena keterbatasan anggaran di pusat,” imbuhnya.
Hasbi Assidiq dari Divisi Advokasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya LBH Makassar menyebut pembangunan rel KA Makassar-Parepare yang mengenyampingkan aspek lingkungan menunjukkan proyek tersebut bermasalah sejak awal.
Hasbi menjelaskan, amdal dibuat untuk memastikan aktivitas usaha yang memiliki risiko lingkungan tinggi bisa dicegah kerusakan lingkungannya, atau meminimalisir risiko. Ketika ada kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, maka bisa dilakukan mitigasi dengan rencana pemantauan dengan pengelolaan lingkungan.
