Lanjut pria kelahiran Pinrang Sulsel ini, pada tahun 2014, Menteri ESDM Sudirman Said membentuk Satgas Anti-Mafia Migas yang diketuai oleh almarhum Faisal Basri dan menemukan bahwa transaksi perdagangan Migas di Petral sebagian besar jatuh ke tangan MRC dan Satgas tersebut merekomendasikan pembubaran Petral.
Atas rekomendasi Satgas tersebut maka 2015, Menteri ESDM meminta Pertamina untuk melakukan audit investigasi terhadap Petral dan hasilnya sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi tahun 2015.
Hasil audit tersebut menunjukkan bahwa ada persekongkolan dalam pengadaan migas selama ini. Presiden Joko Widodo saat itu sempat ragu untuk meminta Menteri ESDM untuk melaporkan hasil audit tersebut ke KPK.
“Tapi Pertamina dan Menteri ESDM tetap melaporkan ke KPK tapi semua mandeg. Saat itu, sepertinya mafia migas kembali kuat,” jelas Said Didu.
Lalu pada tahun 2015 terbuka kasus Papa minta saham Freeport. Tokoh utama kasus tersebut adalah mantan Ketua DPR Setya Novanto dan MRC.
Atas kasus tersebut, Setya Novanto sudah menjalani hukuman dengan berhenti sebagai Ketua DPR tapi MRC tidak tersentuh sedikit pun - bahkan berkali-kali sering muncul sebagai tamu VIP Presiden Joko Widodo.
Inilah kata dia ambaran ringkas betapa kuatnya MRC dalam ‘mengendalikan’ perdagangan migas di Indonesia karena selalu mendapatkan karpet merah rezim yang sedang berkuasa.
“Saya punya sejarah panjang ‘bersinggungan’ dengan MRC. Bahkan hari pertama sebagai Sesmen BUMN (2005) saya sudah ‘berhadapan’ dengan ybs dan terakhir saat kasus Papa minta saham - intinya selama ini ybs mendapatkan karpet merah setiap rezim yang berkuasa,’ ujarnya.
