FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus menggodok proyek Seaplane.
Transportasi tersebut memainkan peran penting dalam transportasi udara khususnya di area yang memiliki banyak perairan seperti sungai, pantai juga danau.
Dengan hadirnya Seaplane ini tentunya lebih dipermudah terkhususnya di daerah terpencil atau wilayah kepulauan.
Selain mode transportasi, Seaplane juga diharapkan bisa menjadi mendukung peningkatan destinasi wisata serta mengantisipasi berbagai permasalahan sosial serta pelayanan dasar terutama kesehatan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan bahwa saat ini untuk seaplane di Sulsel telah terdapat armada, namun jenisnya masih berupa armada latih.
“Dua nanti insya Allah akan datang ke sini, sudah dijanji sama Kementerian Perhubungan, dengan captainnya bahwa mungkin nanti kita cari twin otternya yang kapasitas 20 atau 17 penumpang,” kata Andi Sudirman.
“22 sebenarnya tapi kalau laut itu ada space yang boleh diisi 70 sampai 80 persen,” tambahnya.
Gubernur Sulsel itu menambahkan anggaran subsidi penerbangan seaplane untuk tahun 2025 ini telah disiapkan sebesar Rp17 miliar.
Saat ini memang Pemprov sudah melakukan survei lokasi pendaratan di Sulsel namun studi terkait seaplane juga harus dijalankan.
“Jadi sekarang kan sistemnya harus ada rintis, kapal rintis itu tidak perlu dulu, tapi nanti kalau kapal yang sudah mulai dirintis selesai, harus peralihan yang sudah ada aerodrome. Aerodrome seaplane harus ada kayak terminal aerodrome,” ujarnya.
Harapannya, Pemprov Sulsel harus berkomitmen dan menjamin keberlanjutan program yang dijalankan, terlebih terhadap layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di Sulsel.
“Pelayanan dasar kepulauan memang agak mahal kalau kita mau biayai karena misalnya sekolah, pasti kita guru-guru yang mau dibawa juga, kesehatan juga pasti begitu, transportasi pasti begitu, offshore itu tidak ada yang tidak mahal,” jelasnya.
“Cari uang dilaut itu juga mahal. Offshore migas pasti mahal. Offshore tidak murah, tetapi karena pelayanan dasar maka kita harus memberikan kontribusi APBD untuk menjamin itu. Makanya kita menggeser pelan-pelan ini kita bantu,” terangnya. (Erfyansyah/Fajar)
