FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, angkat bicara soal program koperasi Desa Merah Putihvyang digadang-gadang menjadi proyek unggulan era pemerintahan Prabowo Subianto.
Heru menyebut program tersebut bukan sekadar proyek mercusuar, melainkan bentuk manipulasi politik dan beban besar yang dialihkan kepada rakyat lewat tangan bank BUMN.
Dikatakan Heru, pemerintah terlihat seperti mencuci tangan dalam urusan pembiayaan program koperasi skala nasional tersebut.
Bukan dari APBN, bukan pula dari dana hibah luar negeri, seluruh beban pembiayaan justru diarahkan ke konsorsium bank milik negara (Himbara).
Artinya, dana publik dari tabungan, deposito, dan investasi masyarakatlah yang menjadi sumber utama pembiayaan proyek tersebut.
“Negara justru memaksa masyarakat membiayai program yang seharusnya dibiayai negara,” kata Heru kepada fajar.co.id, Kamis (19/6/2025).
Ia mempertanyakan apakah kondisi anggaran negara memang benar-benar kolaps, ataukah ada motif tersembunyi di balik pelimpahan tanggung jawab ke pihak ketiga.
Heru menyoroti pula pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebutkan bahwa APBN hingga Mei 2025 mengalami defisit Rp21 triliun, dengan target defisit mencapai Rp616 triliun hingga akhir tahun.
Di tengah kondisi fiskal seperti ini, menurutnya, pemerintah seolah justru sibuk berbagi kekuasaan dan membangun proyek-proyek raksasa berbasis janji kosong.
Salah satu proyek yang dianggap paling kontroversial adalah Koperasi Desa Merah Putih.
