“Protokol Tambahan I (1977) dari Konvensi Jenewa melarang serangan thd instalasi yg mengandung “bahan berbahaya” spt fasilitas nuklir, yg dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas atau membahayakan penduduk sipil. Jika kebocoran radiasi tjd, AS dpt dianggap melanggar kewajiban ini. Konon infonya AS menggunakan bom penghancur bunker (GBU-57A/B MOP) u/ menyerang fasilitas nuklir Iran, yang bisa dianggap menunjukkan adanya niat u/ menghancurkan infrastruktur nuklir. Jika serangan ini menyebabkan kebocoran radiasi, AS akan sulit menghindari tanggung jawab krn sengaja menargetkan fasilitas sensitif,” ujarnya.
Bahaya ke depannya, beberapa pihak menurut Didik bisa dimintai tanggung jawab yaitu Israel dan Amerika Serikat yang jelas-jelas terlibat.
“Israel, sbg sekutu AS yg dilaporkan memulai serangan awal thd fasilitas nuklir Iran pd 13 Juni 2025, jg dpt dimintai tanggung jawab jika terbukti bhw serangan mereka memicu eskalasi yang menyebabkan kebocoran radiasi,” ungkapnya.
Sementara Iran menurutnya bisa meminta diadakannya sidang darurat dan mengutuk serangan yang sebelumnya diberila oleh Amerika.
“Apa yang bisa dilakukan Iran?
Iran dpt meminta sidang darurat DK PBB u/ mengutuk serangan AS. Namun, AS sbg anggota tetap dg hak veto dpt menghalangi resolusi yang menyalahkan mereka,” paparnya.
“Iran dapat mengajukan kasus ke ICJ u/ menuntut ganti rugi atas kerusakan akibat kebocoran radiasi. Namun, AS tidak menerima yurisdiksi wajib ICJ, shg proses ini mungkin tdk efektif,” lanjutnya.
“IAEA dpt menyelidiki dampak serangan thd fasilitas nuklir & memberikan rekomendasi, tetapi tdk memiliki kekuatan u/ memaksa AS membayar ganti rugi.
Jika kebocoran radiasi terjadi, tanggung jawab utama kemungkinan besar akan jatuh pada AS sebagai pelaku serangan, terutama jika terbukti bahwa serangan dilakukan tanpa pembenaran hukum yang jelas (misalnya, tanpa bukti ancaman langsung dari Iran),” sebutnya.
