“Pemda melalui Pejabat Pembina Kepegawaian harus segera menyampaikan usulan formasi ke BKN. Setelah itu kami akan proses NIP, lalu kepala daerah tinggal menerbitkan SK PPPK,” Zudan menuturkan.
Dengan waktu yang semakin mepet, KemenPANRB berharap seluruh DRH (Daftar Riwayat Hidup) honorer segera dilengkapi.
Jika tidak, ribuan honorer berisiko kehilangan kesempatan emas menjadi ASN melalui jalur afirmasi.
(Muhsin/fajar)
