FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, mendukung langkah Center of Economic and Law Studies (Celios) yang mengadukan Badan Pusat Statistik (BPS) ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen.
“Saya setuju sekali lembaga Celios mengadukan BPS ke PBB,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Sabtu (9/8/2025).
Dikatakan Heru, persoalan ini tidak hanya menyangkut BPS. Ia menilai menteri-menteri yang memegang sektor ekonomi seperti Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan juga harus dimintai pertanggungjawaban karena mengetahui secara rinci kondisi makro dan mikro Indonesia.
Heru menuding ada rekayasa sistemik dalam penyajian data yang seharusnya independen.
"BPS justru menjadi pertunjukan politik yang kotor,” katanya.
Sebagai pelaku usaha, ia merasakan langsung kerusakan daya beli masyarakat.
Menurutnya, tidak ada langkah besar dari sisi fiskal maupun moneter yang mampu memulihkan daya beli.
Ia menganggap pemerintah masih menampilkan kondisi ekonomi seolah baik-baik saja.
"Ini ditujukan dengan dua asumsi, untuk propaganda politik atau informasi publik yang sesat,” tegasnya.
Heru mengaitkan hal ini dengan 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Heru bilang, klaim keberhasilan indikator ekonomi dengan angka 5,12 persen justru berisiko mempermalukan Indonesia di mata dunia.
“Ini lebih parah dan konyol ketika lembaga internasional atau negara lain melihat. IMF dan PBB pun memprediksi pertumbuhan Indonesia di bawah 4 persen,” sebutnya.
Heru menilai, kesalahan fatal ini menjadi bukti kebobrokan tata kelola ekonomi oleh para menteri, terutama Menteri Keuangan.
“Bukannya memperlihatkan kredibilitas, tapi merobek dan memperlihatkan tata kelola ekonomi yang sangat buruk,” tandasnya.
Bahkan, Heru menyebut Presiden Prabowo juga harus dimintai pertanggungjawaban di PBB.
“Persoalan ini di-mark up atau direkayasa, kemungkinan untuk menyajikan pertunjukan ke atasan,” tudingnya.
Ia menduga ada instruksi pusat dari Prabowo agar data dimanipulasi demi menunjukkan pengelolaan ekonomi yang tampak baik di mata internasional.
(Muhsin/fajar)
