FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Akbar Faizal, menguliti Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto.
Dikatakan Akbar, kebijakan pengendali baru BUMN, Danantara, yang menghentikan pembagian tantiem kepada jajaran komisaris merupakan langkah positif untuk memperbaiki tata kelola yang selama ini amburadul.
“Ratusan komisaris diangkat tanpa kemampuan memadai. Salah satunya Kristia Budhyarto,” kata Akbar di X @akbarfaizal68 (11/8/2025).
Akbar menilai tidak ada alasan yang cukup untuk penunjukan Kristia sebagai komisaris di perusahaan pelat merah tersebut.
Ia membeberkan rekam jejak Kristia yang pada 2014 pernah mendatangi relawan Jaringan Suara Merdeka (Jasmev) untuk meminta pekerjaan usai dipecat dari sebuah radio dangdut.
“Banyak catatan buruk soal personalnya. Bukan gaya saya untuk membongkar semua di sini," ucapnya.
"(Kristia) Jadi pendengung atau buzzer dengan menyerang siapapun yang jadi target si pembayarnya,” tambahnya.
Lebih jauh, Akbar menyebut pelanggaran terbesar Kristia adalah klaim palsu sebagai alumni Universitas Hasanuddin (Unhas).
“Saya sudah dapat konfirmasi langsung dari Makassar bahwa dia tidak pernah tercatat di Unhas,” tegasnya.
Akbar meminta Wakil Menteri BUMN Donnie Oskaria dan Rosan Roeslani segera membersihkan jajaran BUMN dari figur-figur yang dinilai tidak layak.
“Rencana besar Presiden terhadap BUMN bisa hancur di tangan orang-orang seperti ini,” kuncinya.
Dalam cuitannya, Akbar turut mengunggah bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya tentang Kristia.
