FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Pemerintah menargetkan Kereta Api (KA) jalur Makassar-Parepare beroperasi mulai Agustus 2020. Sayang, hingga kini pembebasan lahan pun tak kunjung tuntas.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulmafendi, menjelaskan, untuk memuluskan target itu, kegiatan fisik mulai dilakukan. Khususnya di daerah yang dilalui rel.
"Kita ingin mempercepat pembangunan kereta api ini," kata Zulfamendi saat menghadiri pembayaran ganti kerugian lahan KA di Kantor Camat Marang, Pangkep, Rabu, 6 November.
Pihaknya berjanji terus menerus mengupayakan agar proses pembebasan lahan bisa lebih cepat. "Hal Ini tentunya akan membantu pembangunan di Sulsel dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tahun depan kita operasikan, walaupun belum sepenuhnya," paparnya lagi.
Untuk pembayaran ganti kerugian lahan ini, pihaknya menetapkan mekanisme pembayaran dengan melihat lokus tanah yang dibagi menjadi beberapa jenis. Yakni, jenis tanah.
Pertama tanah yang bersertifikat dengan alas tanah yang sudah jelas. Kedua, tanah yang masuk kawasan hutan lindung. Ketiga tanah yang masuk fasum dan fasos. Keempat tanah yang alas haknya belum jelas atau masih lemah.
"Pembayaran ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan kereta api. Kita juga menargetkan tahapan pembayaran ini rampung pada bulan ini juga. Itu sesuai dengan kesepakatan kita waktu rapat, bahwa November ini semua pembayaran sudah selesai," jelasnya.
Bagi pemilik lahan yang belum setuju dengan harga dari pemerintah, ada mekanisme tersendiri yang mengaturnya.
